Kaleidoskop 2025: Indonesia Jadi Anggota BRICS

Indonesia Resmi Menjadi Anggota Penuh BRICS

Pada awal tahun 2025, Indonesia menutup masa lama "menimbang" dan "menunggu" dengan keputusan penting, yaitu resmi menjadi anggota penuh dari BRICS. Pengumuman ini datang dari Brasil sebagai Ketua BRICS pada 6 Januari 2025, yang juga menandai masuknya Indonesia sebagai anggota penuh terbaru dalam blok negara berkembang yang pengaruhnya semakin besar dalam percaturan ekonomi-politik global.

Di dalam negeri, pemerintah menjadikan langkah ini sebagai bagian dari diplomasi ekonomi dan upaya memperkuat kerja sama Selatan-Selatan. Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia menyambut baik keanggotaan penuh tersebut dan menganggapnya sebagai langkah strategis untuk memperluas kolaborasi dengan negara berkembang lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Keputusan ini terjadi di tengah perubahan peta ekonomi dunia, termasuk fragmentasi rantai pasok, tren proteksionisme, perlombaan investasi transisi energi, serta pergeseran pusat pertumbuhan menuju negara berkembang. Keanggotaan BRICS memberi Indonesia sebuah platform baru untuk menegosiasikan kepentingan, tetapi juga memunculkan sejumlah pertanyaan: apa yang sebenarnya bisa diperoleh secara ekonomi, dan risiko apa yang perlu diantisipasi?

Apa Itu BRICS dan Seberapa Besar Bobotnya?

BRICS awalnya adalah akronim dari Brazil, Russia, India, China, dan South Africa. Dalam beberapa tahun terakhir, BRICS memperluas keanggotaannya, seiring ambisi memperkuat suara negara berkembang dalam tata kelola global. Dalam keterangan seusai KTT BRICS di Rio de Janeiro pada Juli 2025, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menggambarkan skala blok ini, yakni hampir 50 persen populasi dunia dan GDP-nya sekitar 35 persen dari GDP global. Angka-angka tersebut sering dipakai untuk menjelaskan mengapa BRICS dipandang sebagai wadah penting bagi negara berkembang, baik untuk memperluas jejaring dagang dan investasi maupun untuk mendorong reformasi lembaga-lembaga global.

Kronologi Indonesia Bergabung BRICS: Dari “Minat” Hingga Anggota Penuh

Proses Indonesia menuju BRICS bukanlah peristiwa semalam. Sebelum resmi menjadi anggota penuh, Indonesia melalui beberapa fase status, mulai dari negara yang menyatakan berminat hingga tahap aksesi yang lebih lanjut. Pernyataan minat Indonesia menandai dimulainya proses aksesi, dengan jenjang status yang dapat bergerak dari “interested country” menuju tahapan berikutnya sampai “anggota penuh”.

Dari sisi BRICS, pemerintah Brasil menyebut keanggotaan Indonesia disetujui pada KTT BRICS di Johannesburg pada Agustus 2023 dan baru diformalkan setelah terbentuknya pemerintahan baru Indonesia pasca pemilu 2024. Puncaknya terjadi pada 6 Januari 2025 ketika Brasil mengumumkan Indonesia resmi masuk sebagai anggota penuh. Pemerintah Brasil menekankan posisi Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan menautkannya dengan agenda BRICS, terutama reformasi tata kelola pemerintahan global dan pendalaman kerja sama Global South.

Di sisi Indonesia, Kemenlu menegaskan komitmen untuk ikut aktif dalam agenda BRICS. "Sebagai negara dengan perekonomian yang terus tumbuh dan beragam, Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi secara aktif dalam agenda BRICS, termasuk mendorong ketahanan ekonomi, kerja sama teknologi, dan pembangunan berkelanjutan," kata Kemenlu. Kemenlu juga menyatakan bahwa Indonesia siap berpartisipasi secara konstruktif dalam berbagai inisiatif BRICS demi kepentingan masyarakat global.

Potensi Manfaat Ekonomi Indonesia Gabung BRICS

Ada beberapa manfaat potensial Indonesia bergabung BRICS yang dapat muncul melalui kanal perdagangan, investasi, hingga pembiayaan pembangunan:

1. Akses Pasar dan Jejaring Dagang Antaranggota
   Analis senior Indonesia Strategic and Economic, Ronny Sasmita, menilai bahwa bergabungnya Indonesia berpotensi membuka akses ekspor yang lebih besar ke negara anggota, memperkuat posisi Indonesia dalam rantai perdagangan global. Namun, narasi akses pasar dalam BRICS tidak otomatis berarti tarif turun atau kuota bertambah seperti perjanjian dagang formal. Manfaatnya lebih banyak melalui intensifikasi hubungan antarpemerintah, business matching, dan peluang kerja sama sektoral, yang tetap bergantung pada kesiapan industri dan strategi ekspor Indonesia sendiri.

2. Peluang Kerja Sama Teknologi dan Proyek
   Ronny juga menilai Indonesia bisa mendapat peluang proyek lebih besar, termasuk yang terkait inisiatif China. Di sisi pemerintah, Kemenlu menekankan kerja sama teknologi sebagai salah satu fokus kontribusi Indonesia di BRICS.

3. Pembiayaan Pembangunan dan Alternatif Sumber Pendanaan
   BRICS memiliki sejarah pembentukan New Development Bank (NDB) sebagai salah satu instrumen pembiayaan pembangunan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia akan menyetorkan modal awal ke NDB sebesar 1 miliar dollar AS atau setara Rp 16,6 triliun. Setoran modal awal ini dilakukan karena Indonesia menjadi anggota baru dalam NDB seiring dengan bergabungnya Indonesia ke BRICS pada 6 Januari 2025.

4. Dedolarisasi dan Penggunaan Mata Uang Lokal dalam Transaksi
   Salah satu topik yang sering melekat pada BRICS adalah wacana penguatan transaksi non-dollar AS dan penggunaan mata uang lokal. Ronny menyebut kemungkinan berkurangnya ketergantungan terhadap dollar AS. "Ketergantungan Indonesia terhadap dollar AS itu akan berkurang. Mungkin Indonesia akan ikut ke dalam proses dedolarisasi," tuturnya.

Risiko dan Tantangan yang Ikut Mengiringi

Masuk BRICS juga memunculkan sisi lain yang perlu dikelola, terutama karena posisi BRICS kerap dilihat sebagai penyeimbang blok negara maju.

1. Persepsi Geopolitik dan Risiko “Dibaca Condong”
   Ronny mengingatkan adanya risiko geoekonomi dan persepsi negara maju, termasuk kemungkinan “pandangan sinis” bila Indonesia dianggap condong ke salah satu sisi. Bagi Indonesia, isu ini beririsan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yakni memperluas kemitraan tanpa mengikatkan diri pada satu blok.

2. Risiko Ketergantungan Teknologi dan Banjir Produk
   Ronny juga mengingatkan potensi dampak apabila ketergantungan pada produk/teknologi negara anggota meningkat dan memicu tekanan pada industri domestik. Ini terkait pekerjaan rumah klasik kebijakan industri, yakni daya saing manufaktur, TKDN, kualitas SDM, dan insentif investasi yang terarah.

3. Implementasi: Dari Panggung Diplomasi ke Kontrak Konkret
   Tantangan paling praktis biasanya muncul setelah euforia pengumuman, yaitu menyusun prioritas sektoral, menyiapkan pipeline proyek dan investasi, serta memastikan pelaku usaha Indonesia bisa memanfaatkan jaringan baru. Tanpa agenda teknis yang jelas, keanggotaan berisiko berhenti di tataran simbolik.