EKONOMI ISLAM (SYIRKAH): PRINSIP KEADILAN DAN DAMPAK SOSIAL
Oleh : Ali Aminulloh
Pendahuluan: Merajut Kekuatan Kolektif Melawan Individualisme
Di tengah pusaran ekonomi global yang makin kompetitif, masyarakat modern sering kali terjebak dalam arus persaingan individualistik yang tajam. Fenomena ini, yang sering diwarnai oleh ketimpangan dan krisis kepercayaan, mulai menciptakan keretakan sosial dan ekonomi, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Kebutuhan untuk kembali merajut tali kerjasama (ta'awun) bukan lagi sekadar anjuran moral, tetapi sebuah imperatif ekonomi untuk menciptakan tatanan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
Islam, melalui sistem ekonominya, menawarkan solusi fundamental yang berakar pada fitrah manusia sebagai makhluk sosial. Solusi ini bernama Syirkah, atau kemitraan. Syirkah bertolak belakang dari model kapitalis murni yang sarat eksploitasi, karena ia dibangun di atas prinsip berbagi risiko dan hasil (profit-loss sharing). Model ini menjamin bahwa setiap pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi memiliki kedudukan yang setara dan bermartabat, mengubah hubungan dari sekadar atasan-bawahan atau pemberi utang-penerima utang, menjadi mitra sejati.
Syirkah menjadi penting karena ia berfungsi sebagai fondasi bagi kekuatan ekonomi umat. Ketika individu-individu atau entitas bisnis bersatu, mereka mampu mengumpulkan sumber daya (modal, keahlian, dan jaringan) yang jauh lebih besar daripada kemampuan mereka bekerja sendiri. Lebih dari itu, syirkah mengajarkan etika bisnis yang terintegrasi, di mana tujuan akhir bukan hanya akumulasi keuntungan, melainkan pencapaian falah, yaitu kesejahteraan holistik dunia dan akhirat.
Filosofi Ta'awun (Tolong-Menolong): Mengapa Kerjasama Lebih Diutamakan daripada Persaingan Individualistik?
Filosofi ta'awun atau tolong-menolong adalah ruh yang menjiwai seluruh bangunan ekonomi Islam, termasuk Syirkah. Prinsip ini secara tegas menempatkan kerjasama di atas persaingan individualistik murni, memandang bahwa kekuatan sejati umat terletak pada kolektivitas dan sinergi, bukan pada isolasi individu. Ketika sumber daya dan keahlian disatukan, risiko dapat didistribusikan secara merata, memungkinkan proyek-proyak besar dan bermanfaat yang mustahil dilakukan oleh satu orang. Kerjasama menjadi fondasi kekuatan ekonomi umat karena ia memastikan tidak ada pihak yang sendirian menanggung beban kerugian.
Fondasi teologis konsep ta'awun tertuang jelas dalam Al-Qur'an, yang memerintahkan umat Muslim untuk saling membantu dalam kebajikan dan ketakwaan, serta melarang kerjasama dalam dosa dan permusuhan. Allah SWT berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2). Ayat ini menjadi landasan syariah bahwa kerjasama ekonomi harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan sekadar keuntungan pribadi yang merusak tatanan sosial, sekaligus menunjukkan bahwa Ta'awun memiliki batasan etika yang jelas.
Cendekiawan Muslim terkemuka, Ibnu Khaldun, dalam karyanya Muqaddimah, menekankan pentingnya 'ashabiyyah---solidaritas sosial---sebagai prasyarat bagi terbentuknya peradaban dan kekuatan politik-ekonomi. Dalam konteks modern, 'ashabiyyah ini bertransformasi menjadi semangat kerjasama yang profesional dan etis dalam dunia bisnis. Para ulama fikih pun menyepakati bahwa akad-akad muamalah yang mengandung unsur ta'awun (seperti Syirkah dan Mudharabah) adalah sunnah, karena ia mendorong pergerakan harta dan distribusi kekayaan.
Dalam aplikasi sederhana di masyarakat, prinsip ta'awun diwujudkan melalui gotong royong pendanaan di tingkat komunitas, seperti arisan atau kelompok simpan pinjam, yang memberikan akses modal mikro tanpa melalui jalur riba. Bahkan, inisiatif sederhana seperti pedagang kecil yang saling berbagi lapak atau fasilitas penyimpanan adalah bentuk aplikasi Ta'awun yang menjaga keberlangsungan usaha bersama.
Dalam aktivitas ekonomi modern, filosofi ta'awun bermanifestasi dalam skema Joint Venture Syariah atau kemitraan strategis yang berlandaskan bagi hasil. Perusahaan besar dan UMKM dapat membentuk aliansi dengan tujuan berbagi teknologi, jaringan pasar, dan risiko, bukan hanya fokus pada dominasi pasar individualistik.
Syirkah: Kemitraan Berbasis Keadilan: Bagaimana Skema Bagi Hasil (Profit-Loss Sharing) dalam Syirkah Menciptakan Hubungan yang Lebih Adil dan Manusiawi?
Syirkah didefinisikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak berkontribusi dan berbagi hasil keuntungan sesuai kesepakatan, serta menanggung kerugian secara proporsional. Esensi dari Syirkah adalah profit-loss sharing, sebuah skema yang secara fundamental berbeda dengan sistem bunga (riba) karena ia mengikat imbal hasil pada kinerja riil dan risiko yang ditanggung bersama. Syirkah menciptakan hubungan yang lebih adil dan manusiawi karena menghilangkan eksploitasi yang melekat pada penetapan imbalan tetap (bunga) terlepas dari hasil usaha.
Kemitraan Syirkah memiliki landasan yang kuat dalam Sunnah Rasulullah SAW, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Jika salah satunya mengkhianati yang lain, maka Aku keluar dari keduanya'." (HR. Abu Dawud). Hadits ini menunjukkan perlindungan dan keberkahan Ilahi terhadap kemitraan yang dijalankan dengan amanah, menjadikannya model ideal dalam interaksi ekonomi.
Para fuqaha (ahli fikih) klasik, seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, telah merumuskan secara rinci rukun dan syarat Syirkah, menegaskan bahwa keadilan dalam kemitraan Syirkah tidak hanya terletak pada pembagian keuntungan, tetapi juga pada distribusi kerugian. Mereka sepakat bahwa pembagian keuntungan boleh disepakati secara fleksibel, tetapi kerugian wajib ditanggung berdasarkan porsi modal yang diinvestasikan. Konsep ini menjamin bahwa pemilik modal tidak bisa menikmati keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian, sekaligus menjaga pengelola dari kerugian di luar kelalaiannya.
Contoh aplikasi sederhana dari Syirkah adalah ketika dua individu sepakat mendanai sebuah proyek pertanian. Individu A menyumbang 50% modal dan Individu B menyumbang 50% modal sekaligus menjadi pengelola (sebagai wakil Syirkah). Mereka menyepakati nisbah keuntungan 40:60. Jika untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, kerugian modal dibagi 50:50. Model ini memastikan keadilan ganda: kontribusi modal dihargai, dan kontribusi kerja/keahlian juga dihargai.
Dalam ekonomi modern, prinsip Syirkah diadaptasi ke dalam berbagai instrumen investasi, seperti pembiayaan Mudharabah (Syirkah non-ekuitas murni) dan Musyarakah (Syirkah ekuitas) yang digunakan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan non-bank. Instrumen investasi equity ini menjadi alternatif etis terhadap obligasi atau pinjaman berbunga, misalnya melalui Venture Capital Syariah yang menanamkan modal pada start-up dengan skema bagi hasil/risiko, mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Aplikasi Syirkah pada UMKM: Menelaah Bagaimana Model-model Syirkah ('Inan, Mufawadhah) Dapat Menjadi Solusi Permodalan yang Efektif untuk Memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seringkali terbentur masalah klasik: keterbatasan akses permodalan dari lembaga keuangan konvensional yang meminta jaminan tinggi. Model Syirkah, dengan prinsip risk-sharing-nya, muncul sebagai solusi permodalan yang paling efektif dan memberdayakan. Ia memungkinkan UMKM mendapatkan modal tanpa harus terjerat utang berbunga atau kehilangan aset jaminan, sekaligus menyuntikkan keahlian dari mitra pemodal.
Dukungan terhadap ekonomi kerakyatan melalui model Syirkah sejalan dengan semangat regulasi pemerintah. Undang-Undang tentang Perbankan Syariah dan Koperasi Syariah secara eksplisit memberikan kerangka hukum bagi lembaga-lembaga ini untuk menggunakan akad Syirkah, baik Musyarakah maupun Mudharabah, dalam penyaluran pembiayaan ke sektor riil, termasuk UMKM. Keberadaan regulasi ini memperkuat posisi Syirkah sebagai alat resmi untuk mendorong inklusi keuangan dan kemandirian ekonomi.
Para ahli fikih membagi Syirkah menjadi beberapa jenis, yang paling relevan untuk UMKM adalah Syirkah 'Inan dan Syirkah Mufawadhah. Syirkah 'Inan adalah yang paling umum, di mana kedua pihak berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja, tetapi tidak harus dalam porsi yang sama---fleksibel sesuai kemampuan. Sementara itu, Syirkah Mufawadhah (meski tidak banyak dipraktikkan kini) menuntut kesamaan mutlak dalam modal, kerja, dan hak. Fleksibilitas Syirkah 'Inan menjadikannya ideal bagi UMKM, di mana satu mitra bisa menyumbang modal besar dan mitra lain menyumbang keahlian manajerial.
Sebagai contoh aplikasi, dua pemilik warung kecil di pasar dapat membentuk Syirkah 'Inan. Salah satu warung (A) memiliki modal lebih besar dan fokus pada pengadaan barang, sementara warung lainnya (B) memiliki keahlian dalam pemasaran dan pelayanan pelanggan. Mereka melebur aset dan pendapatan menjadi satu entitas. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, bukan berdasarkan modal semata, sehingga keahlian (kerja) dihargai setara dengan uang.
Di era digital, Syirkah 'Inan dan Mudharabah menjadi tulang punggung bagi model Crowdfunding Syariah dan platform peer-to-peer financing berbasis Syirkah. Platform ini menghubungkan langsung investor dengan UMKM, memungkinkan puluhan atau ratusan investor berpartisipasi dalam pembiayaan sebuah usaha kecil melalui skema bagi hasil/risiko, tanpa harus melalui bank konvensional. Ini tidak hanya mendisrupsi perbankan tradisional, tetapi juga menggalakkan partisipasi publik dalam pemberdayaan ekonomi akar rumput.
Kerjasama dan Dampak Sosial: Menganalisis Bagaimana Bisnis yang Dibangun di Atas Prinsip Syirkah Secara Inheren Akan Lebih Peduli pada Kesejahteraan Karyawan dan Komunitas Sekitarnya
Bisnis yang berakar pada prinsip Syirkah secara inheren memiliki dimensi sosial yang kuat. Tujuannya melampaui sekadar profit material; ia berusaha mencapai falah (kesejahteraan komprehensif) yang mencakup kebahagiaan spiritual dan material, baik bagi para mitra, karyawan, maupun komunitas. Berbeda dengan model yang fokus pada maksimalisasi nilai pemegang saham, Syirkah berorientasi pada maksimalisasi nilai bersama (shared value).
Kewajiban sosial ini tidak terlepas dari dasar teologis yang mengintegrasikan aspek ibadah ke dalam muamalah. Islam mewajibkan Zakat dan menganjurkan Infaq, Sadaqah, dan Wakaf (ZISWAF). Bisnis berbasis Syirkah yang sukses memiliki kewajiban untuk menunaikan Zakat atas keuntungan mereka, yang secara otomatis mendistribusikan kekayaan kepada delapan asnaf. Hal ini menjadikan bisnis bukan hanya mesin pencetak uang, tetapi juga instrumen filantropi yang wajib peduli pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
Cendekiawan kontemporer menekankan bahwa penerapan Syirkah yang benar adalah jalan menuju pencapaian Maqashid Syariah (tujuan-tujuan Syariah). Salah satu Maqashid adalah Hifz al-Mal (perlindungan harta) dan Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa), yang diterjemahkan dalam konteks bisnis sebagai kewajiban untuk memastikan upah yang adil, lingkungan kerja yang aman, dan kesejahteraan karyawan. Prinsip berbagi hasil dalam Syirkah seringkali diteruskan ke karyawan melalui skema bonus kinerja atau kepemilikan saham/bagi hasil, menjadikan mereka bagian dari kemitraan yang lebih besar.
Contoh aplikasi Syirkah dalam praktik bisnis sosial adalah ketika sebuah perusahaan perkebunan berbasis Musyarakah (kemitraan) secara sukarela mengalokasikan persentase keuntungannya untuk mendirikan sekolah atau klinik kesehatan bagi keluarga karyawan dan masyarakat desa sekitar. Model ini bukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang sifatnya ad-hoc, melainkan komitmen yang terintegrasi dalam visi bisnis Syirkah untuk membangun ekosistem yang seimbang.
Di ekonomi modern, kesadaran sosial ini tercermin dalam gerakan Impact Investing dan Social Enterprise yang menggunakan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diharmonikan dengan Syariah (ESG Syariah). Investor yang berinvestasi dalam model Syirkah kini makin menuntut laporan tidak hanya tentang profit, tetapi juga tentang dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Syirkah menjadi cetak biru bagi bisnis yang secara struktural didorong untuk menjadi agen perubahan sosial.
Dari Syirkah ke Koperasi Syariah: Bagaimana Ruh Kerjasama dalam Syirkah Dapat Ditransformasikan Menjadi Gerakan Koperasi Modern yang Berdaya Saing dan Bermanfaat Luas bagi Anggota dan Lingkungan
Syirkah, yang pada mulanya adalah akad kemitraan antara dua individu, dapat ditransformasikan menjadi institusi kolektif yang jauh lebih besar dan terorganisir, yaitu Koperasi Syariah. Koperasi Syariah adalah manifestasi tertinggi dari prinsip ta'awun dan syirkah dalam wadah kelembagaan formal, di mana setiap anggota memiliki kedudukan yang setara sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan.
Landasan hukum Koperasi Syariah di Indonesia diakui melalui Undang-Undang Koperasi, yang kemudian diperkuat oleh fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa-fatwa ini memastikan bahwa kegiatan operasional Koperasi, mulai dari penghimpunan dana (simpanan) hingga penyaluran pembiayaan (kepada anggota), harus menggunakan akad-akad syariah, seperti Mudharabah atau Musyarakah, yang merupakan turunan dari Syirkah.
Para ulama dan cendekiawan kontemporer memandang Koperasi Syariah sebagai perwujudan dari konsep Ukhuwah Tijariyah (persaudaraan dalam bisnis) yang paling ideal. Mereka berpendapat bahwa Koperasi, dengan prinsip "dari anggota, oleh anggota, untuk anggota," secara sempurna mereplikasi semangat Syirkah, yaitu berbagi keuntungan dan menanggung kerugian secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan perusahaan perseroan terbatas konvensional yang sering kali menciptakan pemisahan kepentingan antara pemilik dan pengelola.
Contoh paling nyata adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil). KSPPS menggunakan akad Mudharabah untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan pembiayaan Musyarakah atau Mudharabah ke usaha anggota. Misalnya, seorang anggota yang membutuhkan modal untuk membeli peralatan toko dapat mengajukan pembiayaan Musyarakah di mana KSPPS ikut menanggung risiko bisnisnya, bukan sekadar meminjamkan uang berbunga.
Di ekonomi modern, Koperasi Syariah dapat berevolusi menjadi ekosistem bisnis terintegrasi yang berdaya saing. Sebagai contoh, Koperasi Petani Syariah tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga memasok kebutuhan anggota (pupuk, bibit) dan menampung hasil panen dengan harga yang adil (model supply chain terintegrasi). Model ini memastikan bahwa nilai tambah (profit) tetap berputar di antara anggota, mentransformasikan Syirkah menjadi gerakan ekonomi massa yang bermanfaat luas bagi lingkungan.